Pembangunan Pagar SDN Bringin 1 Sampang Disorot: Minim Transparansi dan Diduga Tabrak Standar Teknis

SAMPANG – Pelaksanaan proyek pembangunan pagar sekolah di UPTD SDN Bringin 1, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, tengah menjadi sorotan tajam masyarakat. Proyek yang disebut-sebut merupakan aspirasi dari anggota DPRD Kabupaten Sampang fraksi PPP, H. Muji, dinilai mengabaikan prinsip keterbukaan informasi publik dan standar teknis pengerjaan.

Ketidakpuasan masyarakat bermula dari nihilnya papan informasi proyek di lokasi pengerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, setiap proyek yang dibiayai negara wajib memuat identitas jelas untuk diawasi publik.

Tanpa papan nama tersebut, publik buta mengenai asal-usul anggaran, nilai kontrak, masa pengerjaan, hingga identitas kontraktor pelaksana. Bahkan, Kepala UPTD SDN Bringin 1, Subairah, S.Pd., saat dikonfirmasi mengaku tidak dibekali informasi mendetail terkait teknis maupun pagu anggaran proyek yang sedang berlangsung di institusinya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa proyek tersebut dikerjakan secara tertutup dan menghindari pengawasan masyarakat.

Selain masalah administrasi, warga juga menyoroti aspek teknis pembangunan. Berdasarkan pemantauan di lokasi, galian pondasi pagar diduga kuat tidak memenuhi standar spesifikasi, baik dari segi kedalaman maupun lebar galian.

“Jika pondasi dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai standar, maka kualitas serta daya tahan bangunan patut diragukan. Ini adalah fasilitas pendidikan, keamanan dan kekuatannya harus menjadi prioritas,” ungkap seorang warga berinisial Z kepada media.

Z juga menyebutkan bahwa proyek tersebut dijalankan oleh pelaksana bernama Muksin, yang merupakan orang kepercayaan H. Muji. Dugaan pengerjaan yang tidak transparan dan tidak sesuai spesifikasi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait mengenai keluhan masyarakat tersebut. Warga mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang serta instansi pengawas segera turun ke lokasi untuk melakukan audit lapangan guna memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Penulis : I2k